KoranDaily.com, Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutlaa) di Kalimantan dan wilayah lainnya, masih berlangsung. Di Kalimantan Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Supadio mendeteksi ribuan hotspot (titik api).
Menyikapi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga kini, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pentingnya instrumen satu kendali dalam penanganan dan pemadam karhutla.
“Penanganan karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan, Jumat, 4 September 2026.
Seperti diketahui, Karhutla yang menimbulkan kabut asap pekat telah mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera.
Puan mengatakan, Karhutla bukan sekadar tentang persoalan lingkungan semata. Asap dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah.
Ia menekankan agar karhutla ditangani dengan lintas koordinasi, baik dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.
“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” katanya.
Puan mendorong agar koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, dan pengelola kawasan diperkuat.
“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” ungkapnya.
Ketua DPR RI mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi terkait Karhutla di tujuh provinsi. Ia meminta ada transparansi dalam penegakan hukum penanganan Karhutla.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” ucap Puan.
Puan memastikan, DPR akan terus mengawal penanganan Karhutla sampai masyarakat kembali memperoleh udara yang aman.
“Kami di DPR juga akan mengawal penanganan Karhutla dari lintas komisi mengingat dampaknya berpengaruh pada banyak sektor. Baik dari komisi yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan, penanganan bencana, kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan komisi lain yang terkait,” tegasnya.
BMKG Supadio Pontianak mendeteksi 2.434 titik panas di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir dan memperingatkan potensi kebakaran hutan serta lahan yang tinggi selama sepekan ke depan.
“Untuk hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 2.434 titik panas,” ungkap Prakirawan BMKG Supadio Noven di Sungai Raya, Kamis, 3 September 2026.
Dijelaskannya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pihak karena Kalimantan Barat diprakirakan masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada periode 3-9 September 2026.
BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memperbesar risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca dan kekeringan dapat mempercepat penyebaran kebakaran. (Red)
