KoranDaily.com, Jakarta – Dampak El Nino dan musim kemarau, ratusan lokasi di Indonesia mengalami kekeringan. Data Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengungkapkan, 492 lokasi di seluruh Indonesia alami kekeringan. Guna mengatasi dampak kekeringan tersebut, pemerintah terus memperkuat strategi penanganan kekeringan.
Hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan penanganan kekeringan di 492 lokasi di seluruh Indonesia. Wilayah yang mengalami kekeringan dampak El Nino dan musim kemarau, meliputi 105 lokasi merupakan area sawah seluas 22.210 hektare, dan 387 lokasi merupakan kawasan permukiman. Kementerian PU menyebutkan, dari keseluruhan lokasi terdampak kekeringan, sebanyak 442 daerah telah selesai ditangani dan 50 lokasi masih dalam proses.
Lokasi yang ditangani yakni di Pulau Sumatra 31 lokasi yang dapat menyelamatkan 177 ha areal sawah dan melayani air bersih untuk 3.368 jiwa, di Pulau Jawa sebanyak 305 lokasi dengan luasan sawah 12.875 ha dan melayani air bersih untuk 125.540 jiwa.
Sementara di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 81 lokasi dengan luasan sawah 801 ha dan melayani air bersih untuk 15.900 jiwa. Pulau Sulawesi sebanyak 49 lokasi dengan luasan 7.799 ha sawah dan melayani air bersih untuk 7.153 jiwa.
Kemudian untuk Pulau Maluku, Maluku Utara, dan Papua sebanyak 10 lokasi dengan luasan sawah 618 ha dan melayani air bersih untuk 3.267 jiwa.
Kementerian PU telah melakukan berbagai upaya memperkuat penanganan dampak kekeringan, seperti penanganan darurat, pengelolaan sumber daya air secara adaptif, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Penanganan dampak kekeringan di antaranya penyaluran air. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan sehingga penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.
“Penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dikutip dari laman Kementerian PU pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menteri Dody menjelaskan, strategi penanganan kekeringan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mencakup pengelolaan tampungan bendungan dan sistem irigasi secara menyeluruh. Kementerian PU terus melakukan pemantauan kondisi sumber daya air dan pengaturan operasi bendungan secara adaptif untuk menjaga ketersediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sebagai bagian dari strategi adaptif tersebut, Kementerian PU juga memanfaatkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung pengelolaan sumber daya air pada kondisi tertentu.
OMC yang telah dilaksanakan hingga saat ini adalah di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 sebagai langkah mitigasi tambahan dalam menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan. (Kemenpu/Red)
